Pembagian Wilayah Negara Belgia (bagian 2)

Nov 21, 2013 by

Pembagian Wilayah Negara Belgia (bagian 2)

Seperti yang terjadi pada hampir seluruh daratan Eropa, de Nederlanden[1] juga tidak luput dari kekuasan Julius Caesar. Kerajaan Romawi ini melakukan ekspansi besar-besaran ke hampir seluruh daratan Eropa untuk menularkan ide demokrasi dan sistem perpajakan dalam sistem pemerintahan. Caesar melakukan ekspansi ini dengan menggunakan pendekatan yang sangat kultural, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah tersebut dalam melakukan aksinya. Dengan kata lain, rumpun bahasa Germania yang menjadi bahasa pada kawasan de Nederlanden tidak dijadikan hal yang harus “diseragamkan” oleh Caesar dalam melancarkan aksinya.

Metode ini ternyata sangat efektif, karena ekspansi oleh Roma tidak menjadi sangat berat karena tidak melukai perasaan pribumi dengan tidak menggunakan politik bahasa yang bersifat chauvinis, artinya bahasa kaum yang berkuasa tidak menjadi isu utama yang harus disebarkan ke daerah jajahan. Caesar justru mengeluarkan kebijakan untuk tetap menggunakan bahasa setempat untuk menyebarluaskan ide demokrasi dan perpajakan dalam pemerintahan pada 17 provinsi yang termasuk ke dalam wilayah de Nederlanden.

Pada masa 1560 – 1650, tampuk kekuasaan di wilayah Nederlanden pindah ke tangan Spanyol. Sedikit berbeda dengan misi ekspansi yang dilakukan oleh Ceasar, Spanyol melakukan ekspansi untuk menyebarkan ajaran Katolik dan hal-hal yang terkait dengan ke-Gerejaan. Berbeda dengan politik bahasa yang dilakukan oleh Caesar, Spanyol menggunakan politik bahasa yang bersifat chauvinis, artinya daerah jajahan Spanyol saat itu harus menggunakan bahasa Spanyol sebagai linguafranca. Jadi, Spanyol menyebarkan ajaran Katolik, menyeragamkan Gereja-gereja yang terdapat di 17 provinsi yang termasuk ke dalam wilayah de Nederlanden, dan juga melancarkan politik bahasa yang bersifat chauvinis.

Misi ekspansi Spanyol ke wilayah de Nederlanden yang sangat berbeda dengan misi ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Romawi tenyata menyulut rasa sakit hati yang cukup mendalam di kalangan pribumi saat itu. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena Spanyol datang dengan misi yang sangat mengintervensi akar-akar budaya masyarakat pribumi, yaitu penyeragaman kepercayaan dan bahasa.

Pada wilayah de Nederlanden bagian Utara, rasa sakit hati ini bermuara pada pemberontakan pada tahun 1568 – 1648. Pemberontakan ini terkenal dengan nama de tachtigjarige oorlog (perang delapan puluh tahun) yang diprakarsai oleh Willem van Oranje. Pemberontakan ini memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi para pribumi, karena kekuasaan Spanyol bisa dikalahkan. Oleh karena itu, Willem van Oranje juga dipilih sebagai pemimpin dan Calvinis dipilih sebagai agama satu-satunya yang mereka imani. Willem van Oranje pada awalnya hanya menguasai wilayah Nederlanden yang berada di sebelah Utara, namun perlahan tapi pasti ia juga mulai melakukan ekspansi ke bagian Selatan, sampai pada kota Brussel dan wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan de taalgrens. Pada akhir abad ke-16, di tahun 80-an wilayah de Nederlanden terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Utara yang menganut agama Calvinis, dan bagian Selatan sampai wilayah de taalgrens yang menganut agama Katolik.

Hal yang perlu di garis bawahi dari ulasan singkat tentang sejarah Belgia yang dahulunya merupakan bagian dari de Nederlanden adalah perluasan kekuasaan Willem van Oranje ke bagian Selatan yang di dalamnya termasuk kota Brussel. Perlu dicermati, pemberontakan yang muncul pada wilayah bagian Utara dari de Nedelanden ini dipicu oleh rasa nasionalisme yang tinggi dan sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat kebudayaan, yaitu mepertahankan bahasa dan agama. Brussel yang saat itu juga sudah menjadi ibu kota de Nederlanden akhirnya juga mulai menggunakan bahasa Germania (bahasa Belanda) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Spanyol akhirnya menetapkan prioritasnya di Eropa Barat terkait dengan situasi pasca masa pemberontakan. Spanyol menetapkan bahwa mereka hanya akan keras terhadap urusan kepercayaan (agama). Dengan kata lain, dalam urusan bahasa Spanyol akan bersikap lebih fleksibel. Bahkan di kota Brussel – tempat bermukimnya para Gubernur dan pusat pemerintahan – Spanyol tidak lagi memaksakan bahasa dari rumpun bahasa Roman yang di dalamnya juga terdapat bahasa Prancis.

Dalam sisa-sisa masa pemerintahannya, Spanyol tetap mempertahankan penggunaan tradisi Burgondia dengan senantiasa berkomunikasi dalam bahasa Prancis dalam urusan pemerintahan, birokrasi, dan administrasi. Penggunaan bahasa Prancis dalam segala urusan formal pada masa itu bukanlah hal yang mengejutkan karena ternyata bahasa Prancis memang sudah menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa formal dalam urusan resmi pada hampir sebagian besar wilayah daratan Eropa setelah masa kekuasaan Kerajaan Romawi berakhir. Budaya-budaya Burgondia, yang di dalamnya terdapat bahasa Prancis, merupakan simbol status sosial pada masa setelah kekuasaan Kerajaan Romawi, dan identitas sosial masyarakat kelas atas identik dengan kemampuannya dalam baca-tulis dalam bahasa Prancis.

Bahasa Belanda hanya mendapat tempat di bagian Utara de Nederlanden – daerah Flandria dan Brabant – pada kalangan tertentu, hal ini dapat dilihat dari terjemahan alkitab dalam bahasa Belanda yang terdapat di kawasan de Nederlanden bagian Utara. Sementara itu, kawasan de Nederlanden bagian Selatan – yang masih dikuasai oleh Spanyol – tetap menggunakan bahasa Prancis dalam level pemerintahan.

Sekolah dasar menggunakan bahasa atau dialek setempat. Namun, anak-anak yang memiliki status sosial tinggi dan memiliki orang tua yang kaya akan menjalankan pendidikan privat, dengan tambahan biaya untuk pelajaran memasak, berhitung, dan pelajaran bahasa Prancis. Dari fakta ini dapat dibuktikan bahwa memang sudah sejak masa pendudukan Spanyol bahasa Prancis merupakan bahasa kalangan atas dan siapapun yang bisa baca-tulis dalam bahasa Prancis akan dipandang mulia pada masa itu, karena terkait dengan status sosial keluarga mereka di dalam masyarakat.

Sementara itu, pendidikan lanjutan diberikan dalam bahasa Latin. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari aliran Humanisme pada abad ke-16. Kontrareformasi[2] memberikan dampak tumbuh dan menjamurnya sekolah-sekolah Katolik untuk anak muda. Hal ini terjadi dalam rangka menjaga agar ide reformasi dan pemberontakan dari wilayah de Nederlanden bagian Utara tidak sampai menjadikan generasi muda pada wilayah de Nederlanden bagian Selatan menganut agama Calvinis. Hal yang sudah sangat jelas dari tumbuh dan menjamurnya sekolah-sekolah Katolik adalah penggunaan bahasa Latin yang semakin mendapatkan tempat dalam ranah pendidikan. Kemudian, bahasa lokal dianggap tabu oleh sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Latin.

Kekalahan Spanyol dalam pemberontakan yang terjadi di de Nederlanden bagian Utara bukan tanpa sebab, Spanyol yang dalam masa ini juga sedang berperang melawan kerajaan Prancis harus membagi kekuatan dalam setiap pertempuran yang terjadi pada masa itu.

Prancis akhirnya bisa menaklukkan kekuasaan Spanyol, dan pada tahun 1769 – 1821, dan Napoleon Bonaparte akhirnya menguasai wilayah yang dahulunya merupakan kekuasaan Spanyol. Pada masa kekuasaannya di de Nederlanden, Bonaparte mengeluarkan Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang di dalamnya menyatakan kesetaraan masyarakat di mata hukum, dan mendirikan negara modern. Negara modern ala Bonaparte ini diwujudkan dengan mengganti semua aturan perpajakan, mewajibkan registrasi kelahiran (pengeluaran akte kelahiran), registrasi perkawinan (pengeluaran akte nikah), dan registrasi kematian (pengeluaran akte kematian).

Namun kemudian, perlahan tapi pasti kekuasaan Bonaparte terasa menjadi semakin absolut. Hal ini terasa dalam hal penggunaan bahasa di Gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang sebelumnya menggunakan bahasa Latin. Tanpa terasa Bonaparte melakukan verfransing (mewajibkan bahasa Perancis di setiap wilayah taklukannya, termasuk kawasan de Nederlanden). Namun situasi ini tidak berlangsung lama, karena kejatuhan kekuasaan Bonaparte yang ditaklukkan oleh Raja Willem I menghentikan proses verfransing ini.

Pada masa kekuasaan Willem I, semua sekolah, universitas, dan kegiatan-kegiatan pemerintahan diwajibkan menggunakan bahasa Belanda. Seperti Bonaparte yang melakukan verfransing, Willem I melakukan vernederlandsing (mewajibkan penggunaan bahasa Belanda di dalam setiap kawasan taklukkannya). Universitas-universitas, dan sekolah-sekolah yang sebelumnya menggunakan bahasa Prancis, pada masa kekuasaan Willem I berubah menjadi tempat-tempat yang diwajibkan berbahasa Beanda.

Tahun 1970 adalah momentum yang sangat bersejarah bagi negara Belgia, terutama terkait dengan pembagian wilayah negara berdasarkan diversitas bahasa yang diakui. Di tahun ini diresmikanlah garis batas bahasa (Taalgrens) yang membagi wilayah Belgia ke dalam beberapa bagian berdasarkan bahasa utama yang diakui di wilayah tersebut:

  1. Vlaanderen (Flandria): kawasan sebelah Utara Belgia dengan bahasa Belanda Flemish,
  2. Wallonië (Walonia): kawasan sebelah Selatan Belgia dengan bahasa Prancis,
  3. Oost-België (Belgia Timur): kawasan sebelah Timur Belgia dengan bahasa Jerman.

Taalgrens atau garis batas bahasa ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara. Selain membagi Belgia ke dalam 3 kawasan berdasarkan bahasa yang diakui pada masing-masing wilayah, Taalgrens juga mengatur situasi kebahasaan kota Brussel (ibu kota Belgia) menjadi kota dwibahasa. Jadi, bahasa Belanda dan bahasa Prancis adalah dua bahasa resmi yang diakui di kota Brussel.



[1] Kawasan tanah rendah yang berada di sebelah Barat benua Eropa dan terdiri dari 17 provinsi. Saat ini Kawasan tersebut dikenal dengan nama Benelux: Belgium, Netherlands, and Luxemburg. 17 provinsi tersebut adalah: Graafschap Artesië, Graafschap Vlaanderen, Kasselrijen Rijsel, Dowaai dan Orchies (kadang-kadang juga disebut Rijsels-Vlaanderen), Heerlijkheid Mechelen, Graafschap Namen, Graafschap Henegouwen, Graafschap Zeeland, Graafschap Holland, Hertogdom Brabant dan Markgraafschap Antwerpen, Hertogdom Limburg dan de Landen van Overmaas, Hertogdom Luxemburg, Heerlijkheid Friesland, Doornik dan het Doornikse, Heerlijkheid Utrecht, Heerlijkheid Overijssel, termasuk Drenthe, Lingen, Wedde dan Westwoldingerland, Heerlijkheid Groningen, Hertogdom Gelre dan Graafschap Zutphen.

[2] Bentuk perlawanan dari masyarakat bagian Selatan de Nederlanden dalam menyikapi kemenangan pemberontakan yang dilakukan oleh Willem van Oranje pada wilayah de Nederlanden bagian Utara.

Sumber utama: Raskin, Brigitte. De Taalgrens. 2012

404